Ringkasan Berakhirnya Orde Lama dan Naiknya Soeharto Menjadi Presiden
(ringkasannya agak lebih panjang sepertinya, semoga bisa membantu c:)
Berakhirnya Orde Lama
Sekitar 48 tahun
silam, peristiwa G30S sangat menggemparkan Indonesia. Suatu peristiwa yang
mampu menggoyang kursi presiden, kala itu dijabat oleh Soekarno. Penculikan dan
pembunuhan jendral-jendral oleh kelompok yang disinyalir PKI itu diduga sebagai
bentuk kudeta terhadap Soekarno.
Kondisi buruk tadi
semakin memburuk bersamaan dengan naiknya harga barang kebutuhan pokok. Tak
mengherankan kondisi sosial politik Indonesia kala itu benar-benar tak karuan.
Rakyat bereaksi terhadap kondisi itu. Rakyat menuntut tiga hal, yaitu bubarkan
PKI, demisionerkan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Ketiga tuntutan ini
dikenal dengan nama tritura (tiga tuntutan rakyat).
Demonstrasi
diawali oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 10 Januari 1966. Dua
hari kemudian, kesatuan-kesatuan aksi (KAMI, KAPI, Front Pancasila)
bersama-sama menyuarakan aspirasinya ke DPR-GR. Gerakan protes tersebut
mendapat dukungan dari ABRI.
Dalam kondisi yang
labil itu, Presiden Soekarno tidak berdiam diri, ia mengambil beberapa langkah
politis untuk mengamankan situasi.
Naiknya Soeharto menjadi Presiden
Peristiwa ini segera
ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani,
Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini
sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila
Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang
menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah
yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan
mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan
keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera
membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden
Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S
(Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan
sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno
dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik
Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara
Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan
Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai
Komunis di
Indonesia yang
menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka
komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima
dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian
mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis"
Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer
Indonesia. Been
Huang, bekas anggota
kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan
suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh
banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi
tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang
tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's
Bureau of Intelligence and Research di 1965: "Tidak ada yang peduli,
selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja
tentangnya."1Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.
Setelah dilantik
sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965, ia segera membubarkan PKI dan
ormas-ormasnya. Tepat 11 Maret1966, dia
menerima Surat Perintah
Sebelas Maret (Supersemar)
dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir
Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada
Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar
Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan,
ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.
Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Menpangad Letjen Soeharto membubarkan PKI dan
menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
Karena situasi politik
yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret
1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang
empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk
sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No
XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari
Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat
presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Pada 3 Juli 1971, presiden mengangkat 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan
memberikan 9 kursi wakil Provinsi Irian Barat untuk wakil dari Golkar. Setelah
menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali
menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR (Tap MPR No IX/MPR/1973) pada 23 Maret
1973 untuk jabatan yang kedua kali. Saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX
mendampinginya sebagai wakil presiden.
Pada usia 55 tahun,
Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer (Keprres No 58/ABRI/1974).
Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai
seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di republik, geliat kekuasaanya
mulai menampakkan taringnya. Pada 20 Januari 1978, Presiden Soeharto melarang terbit
tujuh surat kabar, yaituKompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar
Pagi, dan Pos
Sore. Beberapa di
antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto.
Pada 22 Maret 1978, Soeharto dilantik kembali presiden
untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum
MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar
Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR
mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan
susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri
koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri.
Pada 1 Januari 1984, Presiden
Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi
anggota Golkar.
Beberapa pengamat
politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto
membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia
juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan menjalin hubungan dengan
negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.
Jendral Soeharto
dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen -
Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2
juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000
ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis,
tersangka komunis dan yang disebut "musuh
negara" dihukum
mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).
Diduga bahwa daftar
tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini
ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini
dari Pemerintah
Amerika Serikat untuk
rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan
dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan
ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat
administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti
kita" atau "orang golongan kita".
Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai
Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai
Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung
menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi
partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Ekonomi Indonesia
benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta
nasihat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai "mafia Berkeley". Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah
mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar
negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini,
kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono
Humardani sebagai
asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini.
Di bidang sosial
politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk
masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan
partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian.
Sumber: anonim (artikel ini hanya aku co-past, dan aku lupa artikel ini diambil dari mana, bisa komen yang merasa jika artikel ini ada di blog kamu c:)
Your Affiliate Profit Machine is waiting -
ReplyDeleteAnd making money with it is as simple as 1---2---3!
Follow the steps below to make money...
STEP 1. Tell the system what affiliate products you want to promote
STEP 2. Add some PUSH BUTTON traffic (this LITERALLY takes 2 minutes)
STEP 3. See how the affiliate system grow your list and sell your affiliate products for you!
Are you ready to make money ONLINE???
Click here to launch the system